Anggaran bantuan bencana yang disalurkan pemerintah melalui Kementerian Sosial harus tepat sasaran. Tentu dibutuhkan sinergitas antara pemerintah pusat dan daerah untuk menentukan prioritas bantuan.
Dari hasil penggeledahan itu, Penyidik KPK mengamankan sejumlah dokumen terkait penganggaran Bantuan Provinsi (Banprov) serta rekapitulasi usulan program kegiatan.
KPK mendalami dugaan adanya peran anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dalam mengurus anggaran bantuan provinsi (banprov) untuk Kabupaten Indramayu.
Pengurangan anggaran bantuan sosial pada tahun 2021 termasuk akan dihapusnya bantuan untuk warga yang meninggal karena covid-19, menunjukkan melemahnya komitmen Negara kepada korban Covid-19.
Menteri Sosial, Tri Rismaharini menjelaskan alasan pemberhentian anggaran bantuan sosial kepada ahli waris korban meninggal dunia akibat Covid-19.
Kalangan dewan meminta Kementerian Keuangan untuk segera mencairkan anggaran bantuan penanganan Covid-19 bagi pondok pesantren dan madrasah.
Ini perlu segera dilakukan dalam rangka menunaikan kewajiban negara terhadap lembaga pendidikan Islam yang mengalami berbagai kesulitan akibat pandemi covid-19.
Rencana pemerintah menambah anggaran bantuan sosial (bansos) sebesar Rp 39,19 triliun untuk mendukung Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat, disambut positif Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti.
Menurut anggota Komisi II DPR RI, Guspardi Gaus, pemerintah daerah harus segera menuntaskan tugasnya merealisasikan mata anggaran bantuan sosial tersebut.
Maryoto diperiksa sebagai saksi bersama tiga orang lainnya.